Riset penuh tentang perilaku pemilih legislatif — politik uang, identitas, dan kompetensi caleg. Lengkap dengan tren 2019 vs 2024: apa yang naik, apa yang turun.
Pemilu legislatif 2024 memilih 580 anggota DPR RI plus DPRD provinsi dan kabupaten/kota — melibatkan ribuan caleg yang berebut kursi di 84 dapil DPR RI. Pemilih muda (Gen Z + Milenial) kini 53,39% DPT, dan partisipasi Pileg 81,42% (sedikit turun dari 81,69% di 2019). Di panggung yang ramai ini, satu pertanyaan menentukan segalanya: atas dasar apa pemilih menjatuhkan pilihan ke salah satu dari ribuan caleg itu?
Membandingkan 2019 dan 2024 membongkar arah pergeseran perilaku pemilih — dan arahnya tidak selalu menggembirakan.
| Indikator perilaku | 2019 | 2024 | Tren |
|---|---|---|---|
| Anggap politik uang "wajar" | 32,1% | 46,9% | ↑ +14,8 |
| Menilai "tidak wajar" | 67,2% | 49,6% | ↓ −17,6 |
| Memilih karena uang | 28% | 35% | ↑ +7 |
| Menolak politik uang | 9,8% | 8% | ↓ −1,8 |
| Partisipasi Pileg | 81,69% | 81,42% | ↓ −0,27 |
Bacaan kuncinya: politik uang makin dinormalisasi — yang menolaknya kian sedikit. Tapi di saat yang sama, mayoritas tetap "terima uang, pilih nurani". Dua kekuatan ini bertarung di bilik suara.
Kenapa politik uang justru menguat? Tiga pemicu saling mengunci. Pertama, biaya politik yang mahal — ongkos menjadi caleg bisa mencapai miliaran hingga puluhan miliar rupiah; biaya itu harus "balik modal". Kedua, tekanan ekonomi — bagi 25,22 juta penduduk (9,03%) yang hidup di bawah garis kemiskinan, amplop terasa sebagai "bantuan", bukan suap. Ketiga, budaya yang kian permisif — karena penegakan hukum lemah, publik makin menganggapnya wajar.
Hasilnya: 46,9% pemilih kini menganggap politik uang "biasa" (naik dari 32,1%), dan 35% mengaku menentukan pilihan karena uang (naik dari 28%).
Ongkos kampanye bisa membengkak hingga puluhan miliar — pemicu utama transaksi.
Perdesaan 11,79%. Tekanan ekonomi membuat amplop terasa "bantuan".
Blok terbesar — mayoritas tak menjual suara meski menerima. Hanya 8% yang menolak.
Ini segmen pemilih terbesar: mereka menerima uang, tapi suaranya tetap ditentukan hati nurani. Ini bukan kabar buruk — justru ruang yang paling bisa dimenangkan tanpa adu logistik.
Kalangan toleran politik uang — yang di dalamnya segmen "nurani" berada — didominasi perempuan, kental di daerah Jawa, Sunda, Bugis, dan Madura, serta basis partai tradisional-religius (PKB, PAN, Demokrat, Golkar, Gerindra).
Mereka menerima amplop karena realitas ekonomi (kemiskinan 9,03%) dan budaya yang kian permisif — bukan karena mau menjual suara. Yang "menahan" mereka adalah jangkar non-materi: kepercayaan/amanah, nilai agama, empati ("perhatian pada rakyat" 17%), dan rekam jejak.
Segmen ini dimenangkan lewat amanah + rekam jejak + kedekatan, bukan nominal amplop. Sasaran utama: pemilih perempuan dengan program ekonomi keluarga, pendidikan, dan kesehatan. Perkuat jangkar nilai (komunitas agama) dan kedekatan tokoh (blusukan, kerja nyata).
Narasi yang harus ditanam ke setiap caleg: "Kamu boleh tidak jadi yang paling banyak bagi-bagi — tapi jadilah yang paling dipercaya." Sebab 48,4% pemilih ini memilih berdasarkan kepercayaan, bukan berdasarkan amplop.
Catatan data: profil demografi di atas dari survei Indikator tentang kalangan yang toleran terhadap politik uang — yang di dalamnya "terima uang, pilih nurani" menjadi respon terbesar. Indikator tidak memilah segmen ini per-usia secara rinci; namun data pemilih muda (60% prioritaskan program) mengindikasikan segmen "nurani" lebih banyak di pemilih usia mapan dengan ikatan nilai & tokoh, ketimbang Gen Z.
Lapisan kedua: pilihan dibentuk oleh identitas dan isu. Data Indikator soal Pileg menangkapnya dengan jernih. 44% pemilih mencoblos calonnya, bukan partainya — hanya 20,9% yang memilih partai saja. Artinya, di panggung Pileg, sosok caleg mengalahkan bendera partai. Alasan memilih pun menegaskan: "program yang dijalankan paling meyakinkan" (21%), lalu "semua keluarga memilih partai itu" (18%), dan "calonnya paling bagus" (11%).
Di era digital, identitas ini dibentuk lewat media sosial — dan di sinilah disinformasi bekerja: 2.119 hoaks dalam satu semester, 48,9% bertema politik, 62,9% berbentuk video. Terciptalah "ruang gema": 52,2% netizen bahkan tak mengecek informasi yang mereka terima.
Hanya 20,9% pilih partai saja; 31,8% pilih partai + calon. Sosok caleg jadi penentu.
Memilih partai karena "semua keluarga memilih partai itu" — ikatan psikologis, bukan akal.
48,9% bertema politik, 62,9% video. TikTok & YouTube jadi saluran utama.
Lapisan ketiga — dan yang paling menggembirakan — pemilih juga menilai dengan akal. Alasan utama memilih bukan uang, melainkan "perhatian pada rakyat" (17%), "program kerja & visi-misi" (9,9%), dan "bisa dipercaya / amanah" (8,1%). Untuk memilih partai/caleg, alasan teratas justru "program paling meyakinkan" (21%). Ini makin kuat di kalangan muda: 60% pemilih pemula memprioritaskan program & rekam jejak di atas afiliasi partai.
Alasan tertinggi — empati & keberpihakan, bukan materi.
Ditambah "amanah" 8,1% — penilaian rasional atas kapasitas.
Prioritaskan program & rekam jejak. Lebih sulit "dibeli", lebih mudah diyakinkan lewat kerja nyata.
Kajian lapangan menemukan pola lama: pemilih memilih karena "kata orang" — paman yang anggota partai, tetangga, atau tokoh — tanpa mengecek latar belakang. Era digital memperbesar sekaligus mengubah pola ini.
Wawancara lapangan menangkap pemilih yang mengaku "memilih karena disarankan paman anggota partai", atau "hanya mendengar kata orang" tanpa mengecek rekam jejak. Keputusan dibentuk lingkungan, bukan informasi yang diverifikasi.
Media sosial memungkinkan caleg membangun figur — sosok yang dikenal, dipercaya, dan diikuti — langsung di mata pemilih, memotong jalur patronase dan partai. Buktinya: 44% pemilih memilih calonnya (figur), bukan partainya.
2.119 hoaks dalam satu semester, 62,9% berbentuk video. Figur yang dibangun pencitraan tanpa rekam jejak itu rapuh — yang bertahan adalah figur asli (rekam jejak nyata). Pemilih juga menolak "usia" sebagai ukuran; yang dicari adalah kemampuan & tanggung jawab.
Dulu pemilih digerakkan amplop; kini ada jalur baru: figur yang dibangun lewat media sosial. Uang belum hilang — 46,9% masih menganggapnya wajar — tapi kini ada dua arena yang bersaing. Dan figur yang dipercaya bisa menarik bahkan pemilih yang tadinya golput karena ketidakpercayaan.
Angka nasional memberi pola besar; daerah memberi warna lokalnya. Klik tiap daerah untuk membaca karakter perilaku pemilihnya.
Sulawesi Selatan — patronase kuat dengan partisipasi tinggi. Data di sini khusus Sulsel, terpisah dari nasional.
| Indikator | Sulsel | Nasional |
|---|---|---|
| Partisipasi Pilpres | 80,57% | 81,78% |
| Partisipasi DPRD Provinsi | 80,32% | — |
| Dugaan politik uang (Pilkada) | 16 kasus | 130 kasus |
Survei internal partai: responden memilih karena uang (perlu verifikasi independen).
Riset akademik: politik uang berpengaruh 68% terhadap keputusan memilih caleg.
Banten — dinasti politik yang mengakar ("dinasti gurita") berhadapan dengan pemilih yang makin muda.
8 kab/kota, 12 dapil, 33.324 TPS.
Milenial 40,04% + Gen Z 21,58%.
19,5% kandidat Pilkada 2024 nasional berafiliasi dinasti — nyaris 2× lipat.
Jawa Barat — arena Pileg terbesar nasional: basis pemilih raksasa, tapi partisipasi cenderung lesu.
27 kab/kota — provinsi dengan pemilih terbanyak.
Di bawah target 76% — gejala apatisme meski basis pemilih raksasa.
Persaingan caleg paling padat — pertarungan tokoh & kampanye sangat ketat.
Jawa Timur — basis religius (pesantren & kiai) dan loyalitas tokoh yang kokoh.
Limpahan suara pesantren & kiai — contoh sosiologis-agama yang kuat.
Pemilih petahana 2018 tetap setia di 2024 — kekuatan incumbency.
PKB mengakar di basis nahdliyin — ikatan partai-ormas sangat kuat.
Sumatera Utara — potret apatisme politik: partisipasi paling rendah, golput nyaris separuh.
Golput hampir 47,5% — nyaris separuh DPT tak mencoblos.
33 kab/kota.
Pemilih enggan hadir — prioritas pendidikan politik & mobilisasi akar rumput.
Ketiga pendekatan tidak saling meniadakan — pemilih 2024 memadukan semuanya. Lingkungan (uang, patronase, dinasti) membentuk preferensi dasar; identitas & isu (partai, tokoh, media sosial) membingkai pilihan; dan akal (kompetensi, rekam jejak) menjadi penentu akhir bagi sebagian besar.
| Lapisan pengaruh | Penggerak utama | Sinyal data 2024 |
|---|---|---|
| Sosiologis | Uang, patronase, dinasti | 46,9% anggap wajar · 35% karena uang |
| Psikologis | Partai, tokoh, disinformasi | 44% pilih calon · 18% ikatan keluarga · 2.119 hoaks |
| Rasional | Visi-misi, rekam jejak | 17% perhatian rakyat · 60% pemula prioritaskan program |
Kesimpulan utamanya: uang memang "membuka pintu", tetapi tidak otomatis memenangkan suara. Lebih dari separuh pemilih — 48,4% yang memilih "nurani" ditambah 8% yang menolak — tetap berpegang pada pertimbangan non-materi. Bagi caleg, strategi yang hanya adu logistik akan mahal dan rapuh; yang membangun rekam jejak, kepercayaan, dan program mengunci segmen yang jauh lebih besar.
Data resmi negara (Bawaslu, KPU, BPS), survei nasional (Indikator), dan riset akademik. Beberapa angka bersifat indikasi — ditandai jelas.